Birsa Chandav itu siapa...?
Birsa Chandav adalah UMKM Biro Jasa yang dalam pelayanan pembuatan PT. Perorangan yang dikeluarkan Kemenkumham. Hadir untuk memenuhi kebutuhan anda para Pelaku Usaha. Kami melayani pembuatan di seluruh wilayah Indonesia.
Prosedur Pendirian PT Perorangan (UMK)
Dengan adanya upaya pemerintah untuk memberikan kemudahan berbisnis, pendirian PT perorangan tidak memerlukan akta notaris tetapi cukup dengan Pernyataan Pendirian. Pernyataan tersebut kemudian diajukan kepada kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham). Apabila dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, maka Menkumham akan menerbitkan Sertifikat Pernyataan Pendirian. Dengan sertifikat tersebut, PT artinya telah didirikan secara sah dan berstatus badan hukum.
Yang perlu diketahui pendiri PT Perorangan (UMK) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1) merupakan Warga Negara Indonesia
2) berusia minimal 17 (tujuh belas)
3) Cakap hukum.
PT Perorangan (UMK) juga wajib memiliki besaran modal yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu sebagai berikut:
Mikro - Modal usaha maksimal Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
Kecil - Modal usaha >Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) hingga maksimal Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
Syarat Dokumen Pendirian PT Perorangan (UMK)
Syarat dan dokumen pendirian PT perorangan (UMK) yang wajib dilengkapi oleh pendiri adalah Pernyataan Pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia serta memuat:
Nama dan tempat kedudukan PT
Jangka waktu berdirinya PT
Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT
Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor
Nilai nominal dan jumlah saham
Alamat PT
Nama lengkap
Tempat dan tanggal lahir
Pekerjaan
Tempat tinggal
NIK
NPWP dari pendiri / direktur
Tips dan Info Penting Pendirian PT di Indonesia
Sebelum melakukan pendirian PT, para pendiri sebaiknya memastikan terlebih dahulu bahwa seluruh kewajiban pelaporan SPT Tahunan (pajak pribadi) telah terpenuhi dan tidak terdapat tunggakan pajak pribadi yang terutang. Hal ini bertujuan agar proses penerbitan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) perusahaan nantinya tidak terhambat ketika PT telah resmi didirikan.
Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, modal perseroan yang dahulu minimal berjumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah)
kini telah ditiadakan. Artinya, sekarang tidak ada besaran modal minimal yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan
(kecuali kegiatan usaha khusus dibidang tertentu seperti perbankan, konstruksi dan lainnya).
----------------
Notulen Lounching Aplikasi PT. Perorangan / Perseroan Perorangan di The Westin Hotel Nusa Dua Bali Kamis 08 Oktober 2021 sbb:
1. Narasumber Kemenkumham Direktur Jendral Administrasi hukum Umum (AHU) Bpk. Cahyo Rahardian Musar :
1. Sendirian
2. Tanpa Akte Notaris
3. Hub Bank (pinjaman lbh besar)
4. Templete aplks Lap keuangan sistem dr dirjen AHU yg diinginkan bank.
5. Bs naik kelas ke PT Umum
6. Insentif pjk.
7. Kemudahan2 produk bank dr PT umum bs diskses.
2. Narasumber Kementrian Keuangan Staf Ahli Ditjen Pajak Bidang Pengawasan Bpk Nufransa Wira Sakti :
1. Bs tercatat sbg BU
2. insentif pph selama 7 th
3. PP No.46 th 2013: 1%
4. Omset X 0,5%
5. Maks 4,8M.
6. Pph final umkm bebas pjk omset dibwh 4,8 M sampai Des 2021 (pph psl 23)
7. Fasilitas Omset dibwh 500 jt. Pajak: 0 per th
3. Narasumber Kementrian Investasi / BKPM Staf Khusus Bidang Reformasi Birokrasi Bpk. Muhammad Mahmud Ashar Lubis :
1. Umk perijinan tunggal (SNI & halal)
2. PT Perseorangan
3. OSS: 169 (telf)
4. Kerja sama Bank (kredit)
5. Rendah: NIB Tunggal.
6. Menengah Rendah: NIB & Sertifikat standar (otomatis) beroperasi
7. Menengah Tinggi:
NIB, sertifikat standar (verif lembaga terkait)
8. Tinggi: NIB dan ijin dari Dinad / Lembaga terkait batas waktu 3 bln.
4. Narasumber Kementrian BAPPENAS & UMKM Biro Pengembangan Usaha Kecil Menengah & Koperasi Bpk Achmad Dading Gunadi :
1. Gaptek internet (UMK di Pedesaan)
2. Tiap kementerian data spy bisa ngeling...
3. SNI (dibina 6 bln)
4. Blm ada data terintegrasi...
5. Narasumber Kementerian Koperasi & UMKM Kepala Biro Hukum & Kerja sama Bpk Hendra Saragih :
1. 99,62% = 65 jt. (Mikro)
2. Perlindungan akses bank
3. Transformasi digital meningkat dari 8.000 - 15.000 (UMK pengguna Ecomerce)
4. PT Perorangan adl bdn hukum (tanpa akte dan pengesahan)
Kontak WA Birsa Chandav Jasa Urus PT. perorangan tanpa Akte Notaris bisa scan Barcode atau Klik tombol di bawah ini:
Lokasi Birsa Chandav Jasa Urus PT. Perorangan Tanpa Akte Notaris bisa klik tombol dibawah ini atau KLIK DISINI :
Instagram Birsa Chandav klik tombol dibawah ini:
Facebook Birsa Chandav klik tombol dibawah ini:
Halaman Facebook Birsa Chandav klik tombol dibawah ini:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar